METRO UPDATE.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya memperjuangkan program pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat guna menutup keterbatasan fiskal daerah yang terjadi saat ini. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan melakukan pertemuan langsung ke sejumlah lembaga strategis di Jakarta.
Sumardi menjelaskan, sebagian unsur pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Komisi V DPR RI, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat dukungan terhadap usulan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah bagi Provinsi Bengkulu.
“Langkah ini kami lakukan sebagai respons atas kondisi Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Bengkulu yang mengalami pemangkasan sebesar Rp347 miliar oleh pemerintah pusat. Dengan keterbatasan anggaran daerah, maka perlu ada terobosan dan dukungan pusat agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan,” ujar Sumardi.
Ia menambahkan, berbagai inovasi dan pendekatan terus dilakukan agar Provinsi Bengkulu tetap mendapatkan perhatian dalam program perbaikan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan, dan irigasi. Dalam rangka itu, unsur pimpinan Banggar DPRD Provinsi Bengkulu juga melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, didampingi Kepala Pengelolaan Jalan Negara, Dr. Zepnat Kambu.
Dari hasil pertemuan tersebut, Sumardi menyampaikan kabar menggembirakan. Provinsi Bengkulu dipastikan telah mendapatkan alokasi program infrastruktur untuk 10 ruas jalan yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. Program tersebut telah mulai dikerjakan pada triwulan ketiga tahun ini.
“Alhamdulillah, ini merupakan hasil dari upaya bersama. Namun tentu kita tidak berhenti sampai di sini. Harapan kami, pada tahun anggaran mendatang Bengkulu kembali mendapatkan program Inpres Jalan Daerah maupun diskresi dari Kementerian PUPR, dengan dukungan Komisi V DPR RI dan DPD RI,” kata Sumardi yang akrab disapa Kombes, Selasa (15/12).
Lebih lanjut, Sumardi juga mengungkapkan bahwa Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyampaikan informasi penting terkait rencana pembukaan kembali aplikasi SITIA (Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel). Aplikasi tersebut dijadwalkan dibuka pada periode Januari hingga Maret, setelah adanya sinyal dan arahan dari Bappenas.
Menurutnya, hal ini menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah di Bengkulu untuk kembali mengajukan usulan pembangunan infrastruktur secara resmi dan terintegrasi. Ia berharap, jika pada tahun sebelumnya Bengkulu mendapatkan enam titik ruas jalan sementara beberapa lainnya masih diblokir, maka pada tahun depan jumlah tersebut dapat bertambah.
“Ruas jalan yang telah diperbaiki dan dikerjakan saat ini tersebar di beberapa kabupaten, antara lain Kepahiang, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Mukomuko. Ini bukti bahwa perjuangan kita membuahkan hasil, dan ke depan akan terus kita lanjutkan demi kepentingan masyarakat Bengkulu,” PUNGKAS NYA. (EJ)
